ISBI Bandung- Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung mendapat kehormatan dengan kunjungan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr.Dede Yusuf, M.E.,M.I.Pol. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan seni di Indonesia. Ini juga menjadi momentum penting dalam membahas masa depan ISBI Bandung, termasuk rencana strategis ISBI Bandung menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dan penyelesaian persoalan lahan Kampus II yang hingga kini masih terkendala.
Dr. Dede yusuf disambut hangat oleh Rektor ISBI Bandung, Dr. Retno Dwimarwati, S.Sen, M.Hum yang didampingi oleh para Wakil Rektor, Kepala Biro Akademik dan Umum, Para Dekan Fakultas dan Para Ketua Lembaga ISBI Bandung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 (dua), Gedung Rektorat, ISBI Bandung (03/08/2024).
Dalam sambutannya, Rektor ISBI Bandung memaparkan visi besar ISBI Bandung untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan seni di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang sedang digagas adalah perubahan status ISBI Bandung menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
“Menjadi BLU adalah langkah penting bagi ISBI Bandung untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya, baik dari segi keuangan maupun akademik. Ini akan memungkinkan kami untuk lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan dunia seni yang dinamis dan meningkatkan pelayanan pendidikan kami secara keseluruhan,” jelas Dr. Retno.
Dr. Dede Yusuf merespons positif rencana tersebut, perubahan status menjadi BLU akan membuka peluang bagi ISBI Bandung untuk lebih mandiri dalam mengembangkan program-program unggulan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
Namun, dalam pertemuan tersebut, isu terkait lahan Kampus II ISBI Bandung juga menjadi perhatian utama. Hingga saat ini, lahan tersebut masih belum dapat sepenuhnya digunakan karena proses kepemilikan lahan yang belum tuntas. Kondisi ini menghambat pengembangan kampus dan berdampak pada kapasitas ISBI Bandung untuk menampung lebih banyak mahasiswa dan meningkatkan fasilitas pendukung.
Dr. Retno menyebutkan ISBI Bandung telah memegang lahan pada lokasi Kampus II seluas 9,6 Ha. Namun lahan tersebut belum dapat dieksekusi dikarenakan belum memenuhi syarat. Untuk melakukan pembangunan kampus tersebut harus memiliki lahan 1 amparan, sedangkan lahan yang dimiliki ISBI Bandung pada daerah Cikamuning masih tersebar, yang belum dapat dikatakan 1 amparan penuh.
“Kita sudah dikontrol oleh sumber daya, kita juga sudah bersurat kepada kementerian untuk kira-kira seperti apa, ke pemda juga kita sudah bicara”, kata Dr. Retno.
Dr. Dede Yusuf pun langsung menanggapi hambatan yang dihadapi oleh ISBI Bandung.
“Pemerintah juga harus punya Big Design, patokannya UUD Perguruan Tinggi dan UUD Pemajuan Budaya. Pemerintah negara harus melihat ini aset negara yang harus dirawat, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan negara. Disektor apa? Dalam konteks ini ada sektor pemajuan kebudayaan”, ujarnya.
Beliau menyarankan ISBI Bandung membentuk sebuah asosiasi yang akan berperan untuk mendesak DPR RI untuk membantu mendapatkan atensi dari pemerintah perihal persoalan lahan Kampus II ISBI Bandung yang masih belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“Silahkan ibu rektor bersama kawan-kawan yang lain, bikin asosiasi. Asosiasi inilah yang menggunggat kepada DPR agar negeri memberikan atensi”, imbuhnya.
Dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, diharapkan ISBI Bandung dapat segera mewujudkan rencana strategisnya, termasuk menjadi BLU dan menyelesaikan permasalahan lahan Kampus II. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan pendidikan seni di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi ISBI Bandung sebagai institusi terdepan dalam pengembangan seni dan budaya.
ISBI Bandung
Centre of Creativity
